Thursday, March 29, 2007

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN MENUJU PENGUATAN DAYA SAING INTERNASIONAL

1. ISSUE

Departemen Pendidikan Nasional telah menuangkan dalam Rencana Strategisnya bahwa Bangsa Indonesia berhasrat menjadi Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif pada Tahun 2025 yang terbagi kedalam empat tahapan yaitu : periode 2005-2010 diarahkan pada peningkatan kapasitas dan modernitas sistem pendidikan, periode 2010-1015 adalah peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat nasional, periode 1015-1020 adalah penguatan daya saing pada tingkat regional, dan periode 2020-2025 adalah penguatan daya saing pada tingkat internasional.

Cita-cita Bangsa Indonesia secara nasional diatas sudah barang tentu harus di-break down menjadi Rencana Strategis sektor pendidikan di Kabupaten/Kota. Perencanaan infrastruktur pendidikan harus mengacu kepada kondisi geografis, jumlah penduduk, komposisi penduduk, kepadatan penduduk, status administrasi wilayah, serta potensi sosio ekonomi daerah.

Di era otonomi daerah perbedaan kondisi daerah dan kemampuan daerah tentu akan menghasilkan produk infrastruktur pendidikan yang berbeda antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota yang lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kondisi dimana ada suatu kabupaten/kota yang telah melaju pesat perkembanganya dan sebaliknya ada kabupaten/kota yang jauh ketinggalan dikarenakan kondisi dan kemampuannya terbatas.

Dengan demikian permasalahan yang terjadi adalah : bagaimana Bangsa Indonesia secara bersama-sama dapat mencapai cita-citanya sebagai insan yang cerdas dan kompetitif pada tingkat internasional pada tahun 2025 ?

2. ANALISIS

Infrastruktur Pendidikan

Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor : 32 tahun 2004 telah memberikan perubahan besar dan mendasar dalam hal pembangunan, pengembangan maupun pengelolaan infrastruktur terutama social infrastructure, administrative infrastructure, commercial infrastructure, dan tecnical infrastructure.

Sebagai bagian dari infrastruktur sosial, pendidikan merupakan salah satu sektor yang menjadi kewenangan daerah otonom (kabupaten/kota). Maka jika dikaitkan dengan cita-cita Bangsa Indonesia untuk memiliki daya saing pada tingkat internasional pada tahun 2025 tentu akan timbul permasalahan ketidakseimbangan kemampuan antara pemerintah pusat dan daerah, antara daerah satu dengan daerah yang lain. Bagaimana daerah dapat menyerap dan melaksanakan berbagai program percepatan yang dicanangkan secara nasional jiga kemampuan daerah terbatas, SDM maupun pendanaan, sedangkan program nasioanl mensyaratkan adanya peran serta daerah dalam hal pendanaan.

Sebagai contoh kasus saat ini terjadi di Kabupaten Lumajang, secara nasional telah disebutkan dalam renstra pendidikan nasional bahwa untuk mencapai salah satu sasaran peningkatan relevansi pendidikan maka ditingkat pendidikan menengah harus ditingkatkan jumlah sekolah maupun jumlah siswa pada sekolah kejuruan (SMK). Dalam kerangka itu maka pemerintah pusat melalui Direktorat Pembinaan SMK memiliki rencana pada tahun 2007/2008 ini antara lain :

1. pembukaan unit sekolah baru sebanyak 200 unit,

2. pengembangan SMK kecil di SMP/institusi lain sebanyak 500 unit,

3. SMK kelas jauh (ponpes, industri, sma, institusi lain) sebanyak 500 unit,

4. SMK besar 40 unit, dan masih banyak lagi.

Berikut ini adalah data komposisi sekolah (SMA dan SMK) di Kabupaten Lumajang pada tahun 2006 :

No.

Kecamatan

SMA

SMK

Negeri

Swasta

Jumlah

Negeri

Swasta

Jumlah

1.

TEMPUSARI


3

3

1


1

2.

RANUYOSO



0



0

3.

PRONOJIWO

1


1



0

4.

CANDIPURO

1


1



0

5.

PASIRIAN

1

1

2

1


1

6.

GUCIALIT



0



0

7.

TEMPEH

1

4

5

1

1

2

8.

SENDURO

1


1



0

9.

PASRUJAMBE



0



0

10.

KEDUNGJAJANG


1

1



0

11.

PADANG



0



0

12.

JATIROTO

1

2

3



0

13.

RANDUAGUNG



0



0

14.

ROWOKANGKUNG



0



0

15.

YOSOWILANGUN

1

2

3



0

16.

KUNIR

1


1



0

17.

TEKUNG


2

2

1


1

18.

SUMBERSUKO


1

1



0

19.

LUMAJANG

4

7

11

2

3

5

20.

SUKODONO


1

1


1

1

21.

KLAKAH

1

1

2

1


1

TOTAL

13

25

38

7

5

12

Sumber : Tim School Maping Lumajang

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah SMK adalah 12 sekolah dan SMA adalah 38 sekolah (34%:76%).

Kemudian jumlah siswa pada tahun yang sama 2006 adalah seperti dalam tabel berikut :


No.

Kecamatan

SMA

SMK

1.

TEMPUSARI

227

123

2.

RANUYOSO



3.

PRONOJIWO

306


4.

CANDIPURO

309


5.

PASIRIAN

740

333

6.

GUCIALIT



7.

TEMPEH

1.073

189

8.

SENDURO

362


9.

PASRUJAMBE



10.

KEDUNGJAJANG

470


11.

PADANG



12.

JATIROTO

1.323


13.

RANDUAGUNG



14.

ROWOKANGKUNG



15.

YOSOWILANGUN

1.020


16.

KUNIR

313


17.

TEKUNG

154

226

18.

SUMBERSUKO

48


19.

LUMAJANG

5.445

2.546

20.

SUKODONO

102

48

21.

KLAKAH

629

272

TOTAL

12.521

3.737





















Sumber : Tim School Maping Lumajang

Dari jumlah siswa diketahui SMK sebanyak 3.737 siswa dan SMA sebanyak 12.521 siswa, sama dengan 22,99% : 77,01%.

Dari data diatas jelas merupakan tugas berat bagi Pemerintah Lumajang untuk dapat mengikuti program pemerintah pusat yang mentargetkan rasio jumlah siswa SMK : SMA sebesar 38 : 62 pada tahun 2007/2008 dan 43 : 57 pada tahun 2008/2009 hingga mencapai rasio 50 : 50 pada tahun 2009/2010.

Untuk mencapai target pemerintah pusat diatas maka seharusnya pada tahun 2007/2008 dibangun/didirikan SMK baru sebanyak 12 buah sehingga mencapai rasio jumlah SMK : SMA sama dengan 24 : 38, atau menambah jumlah siswa SMK dari 3.737 menjadi 8.000 siswa, sehinga mencapai rasio 38 : 62.

Potensi Daerah

Berdasarkan susenas tahun 2005 kabupaten Lumajang memiliki penduduk sebanyak 1.017.839 jiwa dengan tingkat kepadatan 568 jiwa per km2, yang terbagi kedalam 21 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut :

No.

Kecamatan

Luas Area (Km2)

Penduduk

Kepadatan

1.

TEMPUSARI

101,36

32.975

325

2.

RANUYOSO

98,42

41.224

419

3.

PRONOJIWO

38,74

34.609

893

4.

CANDIPURO

144,93

63.318

437

5.

PASIRIAN

183,91

84.408

459

6.

GUCIALIT

72,83

24.923

342

7.

TEMPEH

88,05

80.444

914

8.

SENDURO

228,68

44.561

195

9.

PASRUJAMBE

97,30

36.485

375

10.

KEDUNGJAJANG

92,33

44.583

483

11.

PADANG

52,79

35.240

668

12.

JATIROTO

77,06

42.715

554

13.

RANDUAGUNG

103,41

64.670

625

14.

ROWOKANGKUNG

77,95

35.437

455

15.

YOSOWILANGUN

81,30

57.856

712

16.

KUNIR

50,18

49.364

984

17.

TEKUNG

30,40

33.584

1.105

18.

SUMBERSUKO

26,54

33.792

1.273

19.

LUMAJANG

30,26

78.886

2.607

20.

SUKODONO

30,79

48.375

1.571

21.

KLAKAH

83,67

50.391

602

TOTAL

1.790,90

3.737

568

Sumber : BPS

Kemudian jika melihat potensi daerah kabupaten Lumajang, tentu salah satu indokator yang bisa digunakan adalah PDRB. Pada tahun 2005 dan 2006 sektor pertanian masih mendominasi tingkat PDRB, berikutnya disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran serta industri pengolahan.

LAPANGAN USAHA

2005

2006

1.

PERTANIAN

2.474.582,13

2.669.775,60

2.

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

151.930,13

171.197,22

3.

INDUSTRI PENGOLAHAN

1.062.674,28

1.162.507,12

4.

LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

64.022,52

74.622,09

5.

BANGUNAN

329.001,94

366.080,63

6.

PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

1.236.696,24

1.421.711,85

7.

PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

220.644,66

237.358,58

8.

KEU, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN

579.655,76

627.079,23

9.

JASA-JASA

449.711,53

479.376,60








Sumber : BPS

Selanjutnya jumlah pencari kerja di kabupaten Lumajang menurut data statistik pada tahun 2005 terlihat sebagai berikut :

No.

Uraian

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1.

Belum tamat SD

-

-

-

2.

Tamat SD

149

179

328

3.

Tamat SMP

452

455

907

4.

Tamat SMA

1.372

1.270

2.642

5.

Tamat SMK

577

932

1.509

6.

Tamat Akademi

953

1.677

2.630

7.

Tamat Sarjana

875

1.398

2.273







Sumber : BPS

Dari tabel diatas terlihat bahwa pencari kerja didominasi oleh lulusan SMA sebanyak 2.642 sedangkan tamatan SMK sebanyak 1.509 orang.

Dari sisi lowongan dan penempatan tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.

Uraian

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.

Sisa pencari kerja

2.292

2.832

5.124

2.

Pencari kerja

3.089

3.990

7.079

3.

Lowongan

1.077

1.212

2.289

4.

Pengiriman tenaga kerja

83

191

274

5.

Penempatan

72

166

238

6.

Penghapusan pencari kerja

931

745

1.676

7.

Pencari kerja yang belum ditempatkan

4.378

5.911

10.289

8.

Penghapusan lowongan

1.000

1.000

2.000

9.

Sisa lowongan

77

212

289








Sumber : BPS

Terlihat jelas bahwa pada tahun 2005 masih terdapat 10.289 pencari kerja yang belum ditempatkan dan lowongan yang masih tersisa adalah 289. Belum tertampungnya pencari kerja pada sejumlah lowongan yang masih ada dikarenakan spesifikasi dan klasifikasi antara keahlian/skill pencari kerja dengan dunia usaha belum terjadi link and match.

Jika kondisi demikian ini dibiarkan tanpa suatu sikap dan strategi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, bagaimana kabupaten Lumajang dapat memiliki daya saing ditingkat internasional ? karena bagaimanapun output dari pada pendidikan adalah peningkatan kualitas hidup, yang dicerminkan oleh kemampuan ekonomi. Orang awam mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya maka akan semakin tinggi tingkat intelektualnya dan semakin tinggi kemampuan ekonominya. Karena bangsa yang maju, bangsa yang mampu bersaing adalah bangsa yang cerdas, cerdik, pandai, terampil, produktif sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian yang akhirnya memiliki tingkat pendapatan yang tinggi dan kemampuan ekonomi yang tinggi.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan di kabupaten Lumajang harus segera mengacu kepada kondisi dan potensi daerah. Sebagian besar lowongan pekerjaan yang ada adalah untuk tenaga kerja ditingkat menengah, dan sebagian besar penggerak ekonomi adalah sektor informal yang kebanyakan diisi oleh tenaga kerja tingkat menengah.

Oleh karena itu sudah sewajarnya bagi pemerintah daerah untuk dapat segera menyikapi dan melaksanakan program pemerintah pusat yaitu peningkatan jumlah sekolah atau jumah siswa SMK yang tentunya dengan Jurusan/Program Keahlian yang mengacu kepada potensi daerah.

3. REKOMENDASI

Dengan memperhatikan kondisi faktual dan referensi yang ada, maka penulis merekomendasikan untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendidikan selalu didasarkan pada kebutuhan, komposisi penduduk dan struktur ekonomi masyarakat. Tidak sekedar membangun infrastruktur pendidikan atas dasar biaya pembangunan yang murah, namun harus pula diperhatikan sasaran dan tujuan pendidikan dalam jangka panjang. Apa artinya pembangunan dengan biaya murah tapi justru akan menjadi biaya tinggi dimasa yang akan datang jika tidak tepat sasaran.